Dalam rangka evaluasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan pelayanan kesehatan di pulau pulau terluar berpenduduk serta pemantapan Pusat Penanggulangan Krisis Regional, PPK Depkes menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Tngkat Nasional yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 28 Juli 2007 di Lombok Barat NTB.
Pertemuan ini disamping dihadiri oleh para pejabat teras di Lingkungan Departemen Kesehatan, para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten di Pulau-pulau terluar, para Direktur Rumah Sakit Umum Pusat dan Daerah, juga dihadiri oleh para pejabat lintas sektor dari Kementrian Ristek, BMG, Pusdokkes Polri, Puskes TNI, Dit MPP Bencana Depdagri, Ditjen Banjamsos Depsos, dan Depkominfo
Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti:
1. Masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota memberikan masukan terhadap draft buku hasil pendataan dan informasi pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.
2. Menyiapan sarana kesehatan untuk peningkatan yankes di pulau-pulau kecil terluar seperti:
* Alat Kesehatan dan Buffer stok obat dan bahan habis pakai :
- Diusulkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dengan prinsip
dapat dan mudah digunakan sesuai kondisi di lapangan
- Usulan dan penggunaan harus ada standar penggunaan di Pusk, Pustu dan
Poskesdes
* Sarana fisik (Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dll)
* Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan
- Pada daerah yang membutuhkan air dan jamban
* Sarana transportasi ( Pengadaan Puskel laut : )
- Dibutuhkan Spesifikasi yang detail baik body kapal, mesin, maintenance
yang mudah, Nakhoda/driver, bahan bakar, dana operasional, dsb
- Diperlukan studi dari PT PAL Surabaya untuk kapal laut yang sesuai
dengan kondisi geografis laut di masing-masing daerah.
- RS terapung
* Sarana Penunjang lain (genset, alat komunikasi, tenda lapangan, dll)
- Genset/solar sistem
- Alat komunikasi spt SSB/menghidupkan kembali Radio medik/Telepon satelit
- G P S
* Pembiayaan (APBN, APBD, dll)
3. Penyiapan SDM Kes :
* Rekruitmen :
- Masing-masing daerah diminta untuk membuat usulan kebutuhan nakes (dr, Drg, Perawat, bidan)
- Daerah tertentu kebutuhan nakes tidak masalah karena SDMnya cukup dan memadai namun daerah terpencil membutuhkan nakes agar dapat memberikanpelayanan kes.mas.
- Nakes yang dibutuhkan sesuai kompetensinya untuk yankesmas.
- Nakes PTT khususnya sangat dibutuhkan spt di Kaltim,
- Nakes PTT ternyata sangat dibutuhkan khususnya didaerah terpencil namun perlu dicari solusi bilamana selesai kontrak harus ada penggantinya.
- Meninjau kembali PP48 tentang kepegawaian
* Usulan crassh program/penjenang kesehatan agar dihidupkan kembali
* Usulan ke Depkes untuk mengizinkan daerah untuk membuka diklat perawat/bidan (DIII) sampai kebutuhan tenaga terpenuhi
4. Pemantapan sistem koordinasi melalui pertemuan secara reguler.
5. Pemantapan struktur organisasi PPK Regional dengan membuat SK Menkes
6. Pemantapan aktivasi upaya tanggap darurat
7. Pemantapan peran regional
8. Adanya suatu standarisasi dalam setiap program di PPK Regional
9. Adanya suatu sistem pembiayaan PPK Regional yang jelas dengan SK Menkes
10. Rekomendasi jejaring informasi
* Badan Nasional PB dalam websitenya memp link dg Lintas Sektor yg berkaitan dengan bencana
* Perlunya pertemuan LP dan LS secara periodik dalam rangka jejaring informasi
* Koordinasi penyebaran informasi antar LS yang berkaitan dengan bencana
* MoU Depkes dengan ORARI
* Pelatihan Sistem Informasi dan pengolahan data/informasi dilakukan kepada petugas dinkes
kab/kota.