PEMBAHASAN DRAFT PEDOMAN POS INFORMASI PK-AB DAN MASALAH KESEHATAN LAIN DI BANDUNG

515

PEMBAHASAN DRAFT PEDOMAN POS INFORMASI PK-AB DAN MASALAH KESEHATAN LAIN DI BANDUNG

Pada tanggal 8 dan 9 Mei 2008, PPK Depkes mengadakan pertemuan untuk membahas ”Draft Pedoman Pos Informasi PK-AB dan Masalah Kesehatan Lain pada PPK Regional Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota” yang berlangsung di Hotel Panghegar Bandung.

Pada tanggal 8 dan 9 Mei 2008, PPK Depkes mengadakan pertemuan untuk membahas ”Draft Pedoman Pos Informasi PK-AB dan Masalah Kesehatan Lain pada PPK Regional Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota” yang berlangsung di Hotel Panghegar Bandung. Pertemuan dihadiri oleh Kepala PPK, wakil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, Dinkes Provinsi Jawa Barat, Dinkes Kabupaten Garut, Dinkes Kabupaten Ciamis, Dinkes Kabupaten Tanggerang, Dinkes Kabupaten Bekasi, WHO, dan para pejabat di lingkungan PPK Depkes.

Pertemuan ini dimaksudkan agar dapat tersusunnya draft sebagai acuan dalam pembuatan Pedoman Pos Informasi PK-AB dan Masalah Kesehatan Lain pada PPK Regional Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dalam operasinalisasi Pos Informasi dapat berjalan lebih efesien dan efektif, dan merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik dalam kondisi sebelum, saat maupun pasca bencana, sebab salah satu kunci keberhasilan pada penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana adalah ketersediaan informasi yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam menentukan langkah-langkah penanggulangan suatu bencana.

Pertemuan ini dibuka oleh Kapus PK, dr. Rustam S. Pakaya, MPH, yang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan paparan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mengenai manajemen penanggulangan bencana di kabupaten Garut, paparan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pengalaman mereka dalam menjalankan Pos Informasi di Dinkes Sulawesi Selatan yang sudah ada, dan paparan dari BNPB, sebelum dilanjutkan dengan pembahasan Pembahasan draft pedoman tersebut. Pertemuan ini kemudian ditutup oleh Kepala Bidang Pemantauan dan Informasi Drg. Indah Marwati, MM.