Assessment kapasitas Daerah dalam Penerapan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan (Asistensi) di Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi dan Kab. Merangin

Share
By Astika Fardani March, 18 2019 Kegiatan Pusat Krisis Kesehatan
Assessment kapasitas Daerah dalam Penerapan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan (Asistensi) di Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi dan Kab. Merangin

Salah satu kegiatan Pusat Krisis Kesehatan dalam program Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan adalah Assessment Kapasitas Daerah dalam Penerapan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan, atau sering disebut Asistensi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menilai ancaman krisis kesehatan, kerentanan dan kapasitas masing-masing daerah, serta menganalis risiko di daerah tersebut. Sasaran dari kegiatan asistensi adalah Provinsi/Kabupaten/Kota target Renstra Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2019.

Kabupaten/Kota yang menjadi target Renstra tahun 2019 ini antara lain Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Merangin. Pada kegiatan asistensi yang dilaksanakan pada tanggal 11-15 Maret 2019, tim Pusat Krisis Kesehatan didampingi oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Universitas Jambi dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Tim melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, dan BPBD.

Assessment di Kabupaten Batanghari, dilaksanakan di:

  1.    Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari
  2.    RSUD Hamba Batanghari
  3.    Puskesmas Sengeti
  4.    BPBD Kabupaten Batanghari

Assessment di Kabupaten Muaro Jambi, dilaksanakan di:

  1.    Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi
  2.    RSUD Ahmad Ripin
  3.    Puskesmas Penyengat Olak
  4.    BPBD Kabupaten Muaro Jambi

Assessment di Kabupaten Merangin, dilaksanakan di:

  1.    Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
  2.    RSUD Kolonen Abundjani Bangko
  3.    Puskesmas
  4.    BPBD Kabupaten Merangin

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah wawancara kepada narasumber dari masing-masing instansi. Selain itu, tim memberikan beberapa arahan terkait kebijakan-kebijakan yang perlu diambil pada saat penanggulangan krisis kesehatan kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD, sebagai anggota dari klaster kesehatan daerah. Tim juga melakukan advokasi terkait kebijakan dan manajemen penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana kepada BPBD selaku koordinator klaster penanggulangan bencana di daerah.

Di akhir kegiatan, nantinya hasil asistensi ini akan diolah menggunakan sistem informasi berbasis komputer (decision support system) untuk menghasilkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi dari pusat kepada daerah, yang bermanfaat dalam membantu pengambilan keputusan.

INFO BENCANA/KRISIS KESEHATAN
Pilih Provinsi



DATA KESIAPSIAGAAN


SOSIAL MEDIA + APPS
Link Terkait