Kementerian Kesehatan berpartisipasi dalam WHO South East Asia Regional Committee Meeting Ke-73 yang digelar secara daring pada tanggal 9-10 September 2020. Pertemuan tersebut, dipimpin oleh Menteri Kesehatan Thailand dan turut dihadiri 11 negara anggota SEARO.
Dalam laporan yang disampaikan Direktur Regional World Health Organization South-East Asia Region (WHO SEARO) Poonam Khetapral Singh, pihaknya mengapreasiasi langkah Indonesia atas upayanya mengembangkan perencanaan mitigasi risiko yang fokus pada ketersediaan obat dan alat kesehatan lainnya.
Merespon hal tersebut, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto melalui video singkatnya mengungkapkan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia menjabarkan, perencanaan tersebut sebagai upaya kolektif Indonesia untuk mencapai 3 (tiga) target global yakni The Triple Billion targets, Universal Health Coverage (UHC), dan SDG Goal 3, yang mana pelaksanaan ketiganya pasti akan terganggu oleh pandemi COVID-19 manakala tidak segera ditemukan solusi yang tepat.
“Untuk mencapai ketiganya, kita terus berkomitmen memperkuat kapasitas sistem kesehatan sekarang dan di masa depan. Ini sebagai kontribusi kami untuk mencapai target global,” kata Menkes.
Menurutnya, penguatan sistem kesehatan harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya kesehatan yang berkualitas. Untuk itu, Indonesia saat ini tengah meningkatkan jumlah SDM kesehatan yang berkualitas, memperluas distribusi tenaga kesehatan di pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau melalui berbagai intervensi serta menjalin kerjasama dengan Australia dalam hal mengintegrasikan pelayanan kesehatan mata pada Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC).
Pada kesempatan yang sama, bahasan seputar penanganan COVID-19 dan situasi terkini ditiap negara masih menjadi fokus utama. Indonesia kata Sekretaris Jenderal Oscar Primadi, terus melakukan berbagai praktik baik dalam kerangka mempercepat penanggulangan COVID-19. Upaya tersebut masih berlangsung, ditingkatkan serta diperkuat.
Pada bulan Agustus, sesuai dengan International Health Regulation (2005), Indonesia telah melaksanakan Comprehensive Intra Action Review COVID-19 pertama di dunia. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kapasitas sistem kesehatan masyarakat dan sistem tanggap darurat nasional, serta untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu terus ditingkatkan dan diperkuat.
Sekretaris Jenderal yang mewakili Menteri Kesehatan menyampaikan “Kami berpandangan bahwa peninjauan rencana operasi penanggulangan COVID-19 melalui pemangku kepentingan multisektoral Intra Action Review adalah salah satu praktik terbaik,”
Kemudian, Indonesia juga melakukan pendekatan whole government dan whole society dengan membentuk satuan tugas multisektoral penanggulangan COVID-19, memanfaatkan platform online untuk meningkatkan efektifitas mobilisasi sumber daya, serta terus menerus melakukan inovasi-inovasi baru di segala sektor.
Sekjen menjelaskan inovasi-inovasi yang dikembangkan tak hanya berfokus pada industri berskala besar namun juga yang dilakukan oleh para pelaku industri kecil dan menengah.
Saat ini Pemerintah menggandeng pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memproduksi alat kesehatan seperti APD (masker dan baju) serta bekerja sama dengan universitas dan industri untuk memproduksi ventilator guna memenuhi kebutuhan di tanah air yang tinggi. Bahkan APD produksi Indonesia diakui memiliki kualitas tinggi dengan lolos uji ISO 16604 serta lebih hemat biaya.
“Inovasi lain yang banyak bermunculan adalah pengembangan ventilator buatan dalam negeri hasil kerjasama perguruan tinggi dan industri dalam negeri,” tuturnya.
Selain lonjakan permintaan alat pelindung diri, Kementerian Kesehatan juga mencatat tingginya kebutuhan akan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas selama pandemi. Berkaitan dengan ini, pemerintah Indonesia memnfaatkan program Nusantara Sehat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Menurut Oscar, kemunculan berbagai inovasi yang telah dan terus dikembangkan merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mitigasi dampak pandemi COVID-19 sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Pihaknya meyakini dengan kolaborasi dan optimisme yang dibangun bersama, bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam memproduksi alat kesehatan.
Sebagai penutup intervensi, Sekjen menekankan meski saat ini seluruh negara menempatkan COVID-19 sebagai prioritas utama, namun pada saat yang sama, pemerintah Indonesia terus memastikan layanan kesehatan serta sistem kesehatan tetap berjalan dengan baik.
Untuk merealisasikannya, pemerintah mendorong maksimalisasi teknologi telemedicine, memodifikasi pelayanan kesehatan terutama dalam mekanisme peredaran obat yang memungkinkan pasien dapat menerima obat dalam beberapa periode dan menggandeng berbagai stakeholder termasuk sektor militer.