Opsi Lockdown belum Dilirik Pemerintah

823

Opsi Lockdown belum Dilirik Pemerintah

Pemerintah belum menetapkan lockdown sebagai opsi pencegahan dan penghentian penyebaran virus corona atau Covid-19. Hal tersebut ditengarai adanya bukti empiris yang dialami oleh Korea Selatan saat lockdown dan tidak lockdown.

Jubir Pemerintah untuk Covid-19 dr. Achmad Yurianto mengatakan bahwa di Korea Selatan setelah memutuskan lockdown kasus Covid-19 malah tak terkendali. Berbeda pada saat lockdown dicabut jumlah kasusnya mengalami penurunan.

“Kami belum menempatkan opsi lockdown, karena ternyata Korea Selatan sendiri setalah memutuskan lockdown kasusnya jadi tidak terkendali dan sekarang dibuka lagi (lockdown dicabut) kasusnya turun,” kata dia pada Konferensi Pers di Komplek Istana Negara, Minggu siang (15/3).

“Ingat, kita tidak akan menutup suatu daerah dan membiarkan daerah itu mengalami penularan sampai habis. Yang harus kita lakukan adalah segara mencari sumber penularan dan isolasi. Kalo ini jadi kemungkinan lockdown, ingat diamond princess ketika dilockdown kasus nya bertambah bahkan sampai 20%,” tegasnya.

Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah bukan opsi lockdown. Ia merinci langkah yang harus dilakukan adalah pertama membatasi semuanya, batasi aktivitas diri, dan aktivitas masyarakat.

Hal ini bukan dalam konteks membelenggu melainkan masyarakat harus dapat memilih aktivitas yang penting untuk dihadiri.

Selain itu, dr. Achmad menyebut keputusan lockdown adalah keputusan pemerintah dengan memikirkan banyak aspek.

“Apakah dengan lockdown menyelesaikan masalah atau menimbulkan masalah baru. Kita gak latah, kita punya kehormatan sendiri. Kita merdeka, karena disini banyak ahli yang ikut mempertimbangkan tanpa kepanikan,” ujarnya.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM