Assessment Kapasitas Daerah dalam Penerapan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan (Asistensi) di Kab. Ciamis, Kota Banjar dan Kab. Pangandaran

589

Assessment Kapasitas Daerah dalam Penerapan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan (Asistensi) di Kab. Ciamis, Kota Banjar dan Kab. Pangandaran

Salah satu kegiatan Pusat Krisis Kesehatan dalam program Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan adalah Assessment Kapasitas Daerah dalam Penerapan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan, atau sering disebut Asistensi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menilai ancaman krisis kesehatan, kerentanan dan kapasitas masing-masing daerah, serta menganalis risiko di daerah tersebut. Sasaran dari kegiatan asistensi adalah Provinsi/Kabupaten/Kota target Renstra Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2019.

Kabupaten/Kota yang menjadi target Renstra tahun 2019 ini antara lain Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Pada kegiatan asistensi yang dilaksanakan pada tanggal 13-16 Maret 2019, tim Pusat Krisis Kesehatan didampingi oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Universitas Gadjah Mada. Tim melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, dan BPBD.

Assessment di Kabupaten Ciamis, dilaksanakan di:

  1.    Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
  2.    RSUD Ciamis
  3.    Puskesmas Cijeungjing
  4.    BPBD Kabupaten Ciamis

Assessment di Kota Banjar, dilaksanakan di:

  1.    Dinas Kesehatan Kota Banjar
  2.    RSUD Kota Banjar
  3.    Puskesmas Paturaman III
  4.    BPBD Kota Banjar

Assessment di Kabupaten Pangandaran, dilaksanakan di:

  1.    Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran
  2.    RSUD Pangandaran
  3.    Puskesmas Pangandaran
  4.    BPBD Kabupaten Pangandaran

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah wawancara kepada narasumber dari masing-masing instansi. Selain itu, tim memberikan beberapa arahan terkait kebijakan-kebijakan yang perlu diambil pada saat penanggulangan krisis kesehatan kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD, sebagai anggota dari klaster kesehatan daerah. Tim juga melakukan advokasi terkait kebijakan dan manajemen penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana kepada BPBD selaku koordinator klaster penanggulangan bencana di daerah.

Di akhir kegiatan, nantinya hasil asistensi ini akan diolah menggunakan sistem informasi berbasis komputer (decision support system) untuk menghasilkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi dari pusat kepada daerah, yang bermanfaat dalam membantu pengambilan keputusan.