Assessment Kapasitas Daerah dalam Penerapan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan (Asistensi) di Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok Prov. Sumatera Barat

679

Assessment Kapasitas Daerah dalam Penerapan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan (Asistensi) di Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok Prov. Sumatera Barat

Salah satu kegiatan Pusat Krisis Kesehatan dalam program Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan adalah Assessment Kapasitas Daerah dalam Penerapan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan, atau sering disebut Asistensi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menilai ancaman krisis kesehatan, kerentanan dan kapasitas masing-masing daerah, serta menganalis risiko di daerah tersebut. Sasaran dari kegiatan asistensi adalah Provinsi/Kabupaten/Kota target Renstra Pusat Krisis Kesehatan Tahun 2019.

Kabupaten/Kota yang menjadi target Renstra tahun 2019 ini antara lain Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pada kegiatan asistensi yang dilaksanakan pada tanggal 29 April – 02 Mei 2019, tim Pusat Krisis Kesehatan didampingi oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Himpunan Perawat Gawat Darurat (HIPGABI). Tim melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan, RSUD, dan BPBD.

Assessment di Kabupaten Limapuluh Kota, dilaksanakan di:

  1.    Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota
  2.    BPBD Kabupaten Limapuluh Kota

Assessment di Kabupaten Tanah Datar, dilaksanakan di:

  1.    Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
  2.    BPBD Kabupaten Tanah Datar

Assessment di Kabupaten Solok, dilaksanakan di:

  1.    Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
  2.    RSUD Arosuka
  3.    BPBD Kabupaten Solok

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah wawancara kepada narasumber dari masing-masing instansi. Selain itu, tim memberikan beberapa arahan terkait kebijakan-kebijakan yang perlu diambil pada saat penanggulangan krisis kesehatan kepada Dinas Kesehatan, dan RSUD, sebagai anggota dari klaster kesehatan daerah. Tim juga melakukan advokasi terkait kebijakan dan manajemen penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana kepada BPBD selaku koordinator klaster penanggulangan bencana di daerah.

Di akhir kegiatan, nantinya hasil asistensi ini akan diolah menggunakan sistem informasi berbasis komputer (decision support system) untuk menghasilkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi dari pusat kepada daerah, yang bermanfaat dalam membantu pengambilan keputusan.