Kondisi bencana dapat dihadapi dan diatasi lewat koordinasi aktif dari wilayah terdampak, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan Pemerintah Provinsi. Bukan hanya itu saja, peran aktif masyarakat pun diperlukan dalam koordinasi. Seluruh elemen tersebut lantas bukan hanya berperan besar dalam upaya penanggulangan bencana saja, tapi juga termasuk upaya pencegahan agar kerugian sebagai dampak dari bencana dapat diminimalisir sekecil mungkin.
Apabila diterapkan dengan baik, koordinasi yang berujung pada minimnya risiko bencana pun dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat maupun Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah meningkatkan daya tarik wilayah di mata investor agar mau menginvestasikan dananya demi kemajuan dan pengembangan wilayah dan masyarakat.
Salah satu wujud koordinasi yang diterapkan adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana. Dalam rakor tersebut, seluruh peserta yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan wilayah. Di samping itu, rakor pun dapat menjadi momen untuk mempersatukan visi dan misi, hingga melakukan evaluasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota kepada BPBD Provinsi.
BPBD Kabupaten/Kota sendiri memiliki peran signifikan dalam menghadapi bencana yang menimpa masing-masing daerahnya. Agar upaya pencegahan hingga penanggulangan bencana daerah dapat berjalan dengan baik, BPBD Kabupaten/Kota pun perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman hingga kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi bencana. Contohnya lewat sosialisasi, simulasi, dan program relawan.
