Presiden Perintahkan BNPB Turun ke Lapangan Tangani Tsunami

Gempa bumi yang berkekuatan 7,8 SR dan berpotensi tsunami terjadi di 682 km di barat daya Kepulauan Mentawai. Presiden RI terus memantau perkembangan dampak gempa tersebut dan telah menginstruksikan Kepala BNPB untuk segera turun ke lapangan, lakukan langkah-langkah penanganan dampak gempa yang terjadi.

Posko BNPB melakukan komunikasi dengan BPBD dan instansi yang ada untuk mengetahui dampak gempa dan upaya penanganan di daerah sejak mendapat peringatan dini tsunami. Koordinasi secara intensif dilakukan dengan BPBD menggunakan berbagai jalur komunikasi seperti radio komunikasi, media sosial dan telpon. RAPI dan ORARI juga menginformasikan perkembangan yang ada. Tim Reaksi Cepat BNPB langsung diberangkatkan ke Padang. Kepala BNPB juga berangkat ke Sumatera Barat guna memastikan penanganan dampak gempa dan tsunami.

BNPB terus melakukan koordinasi dengan BPBD di daerah-daerah di sepanjang pantai barat Sumatera dan kepulauan yang ada di barat Sumatera, seperti Kepulauan Mentawai, Nias, Simeulue dan lainnya. Berdasarkan laporan maka hingga saat ini belum ada korban jiwa, kerusakan dan tsunami besar yang terjadi di pantai. Kondisi masyarakat aman dan sudah pulang ke rumah masing-masing saat ini. Pemda dan masyarakat merespon peringatan dini tsunami dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Mekanisme rantai peringatan dini tsunami  yaitu peringatan dini dari Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) di BMKG yang kemudian diteruskan ke BNPB, BPBD, TNI, Polri, media massa dan masyarakat sudah berlangsung cukup baik. Meskipun dengan keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada saat ini, namun secara keseluruhan berjalan dengan baik.

Adanya kepanikan masyarakat dan kemacetan lalu lintas di masyarakat saat evakuasi adalah manusiawi. Di beberapa daerah khususnya di Kota Padang terjadi kemacetan karena masyarakat evakuasi denga kendaraan bermotor. Saat kejadian gempa, sebagian besar berada di dalam rumah karena kejadian pada Rabu (2-3-2016) pukul 19.49 Wib. Saat kejadian gempa 8,5 SR yang berpotesi tsunami pada 11-4-2012 lalu, juga terjadi kepanikan dan kemacetan lalu lintas.

Perilaku masyarakat dalam melakukan evakuasi sangat dipengaruhi pengalaman, pengetahuan, dan pendidikan dan latihan yang dimiliki. Sebagian besar masyarakat yang melakukan evakuasi, tindakannya lebih didasari pada apa yang pernah dialaminya, pengetahuan yang masih terbatas, dan pendidikan dan pelatihan yang juga terbatas. Masih terdapat masyarakat yang merasa perlu mendapatkan kepastian gejala tsunami dengan pergi ke pesisir untuk melihat air surut. Hal ini mungkin terkait dengan materi pendidikan mengenai gejala tsunami yang menyebabkan persepsi perlu memastikan gejala tsunami ini sebelum melakukan evakuasi. Masyarakat masih memaksakan untuk melakukan evakuasi dengan kendaraan (motor atau mobil) tanpa mempedulikan kemungkinan terjadinya kemacetan yang dapat menyebabkan terlambatnya melakukan evakuasi. Kepercayaan masyarakat terhadap bangunan evakuasi vertikal sangat rendah. Beberapa kasus di Padang dan Banda Aceh masyarakat cenderung melakukan evakuasi horisontal (menuju dataran tinggi) yang lokasinya lebih jauh (dapat mencapai 1.5 km) dibandingkan menggunakan bangunan evakuasi vertikal yang jaraknya hanya beberapa meter dari tempat tinggalnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Unsyiah dan JICA pada tahun 2012 terhadap perilaku masyarakat melakukan evakuasi tsunami saat menerima peringatan dini tsunami maka:

• 63 persen masyarakat tidak mendengar adanya peringatan dari sirine tsunami. Hal ini disebabkan sirine tsunami masih sangat terbatas jumlahnya. Saat ini hanya sekitar 50-an sirine tsunami BMKG dan sekitar 200-an sirine tsunami berbasis komunitas yang dibangun untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Masih jauh dari kebutuhan yang ada yang mencapai ratusan ribu.
• 75 persen masyarakat yang evakuasi menggunakan kendaraan bermotor. Inilah yang menyebabkan kemacetan karena sebagian besar masyarakat evakuasi secara bersamaan dan menuju lokasi yang hampir sama yaitu ke tempat yang lebih aman.
• 78 persen pengungsi terjebak dalam kemacetan sekitar 20 menit.
• 71 persen belum pernah ikut dalam latihan bencana. Latihan atau geladi penanggulangan bencana masih terbatas. Tidak semua masyarakat yang tinggal di daerah bencana bersedia ikut latihan. Anggaran untuk pelatihan bencana sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak dialokasikan di APBD.

Masih banyak tugas kita yang harus dilakukan dalam antisipasi gempabumi dan tsunami. Untuk itu program yang tertuang dalam Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami hendaknya terus dilanjutkan oleh kementerian, lembaga, pemda dan dunia usaha. Ada 4 program besar yang tertuang dalam masterplan tersebut yaitu penguatan rantai peringatan dini tsunami, pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi sementara (shelter), penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, dan pembangunan intrumentasi kebencanaan nasional. Tentu untuk melakukannya diperlukan dukungan pendanaan. Jika tidak maka hanya tertuang dalam dokumen masterplan saja, tanpa ada wujudnya, sementara tsunami dapat mengancam kapan saja terjadi.

Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB