PONTIANAK - Kepala BNPB Willem Rampangilei menghadiri rapat koordinasi penanggulangan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan serta pengendalian tanggap darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies di kantor Gubernur, Kalimantan Barat (25/8). Rakor dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. Serta dihadiri Kementerian/Lembaga terkait dari Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Walikota dan Bupati Se-Kalimantan Barat.
Gubernur mengatakan Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan bantuan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu membutuhkan penanganan untuk Kejadian Luar Biasa Rabies. "Bupati dan Walikota saya harap untuk serius, menangani 2 kejadian bencana ini yakni Asap dan vaksin untuk rabies. Saat ini sudah hadir helikopter water bombing dan hujan buatan. Asap juga berkurang dari pada tahun 2015" ucapnya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penurunan kebakaran hutan dan lahan tahun ini sebesar 69,8%.
Reputasi bangsa dipertaruhkan jika masalah asap menjadi masalah internasional. Karena Indonesia dianggap memberikan kontribusi CO2 terbesar akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB mengajak segenap Kementerian/Lembaga, dunia usaha dan masyarakat, serta pemerintah daerah untuk dapat menjaga lingkungannya agar tidak terbakar. "Pencegahannya adalah mengidentifikasi daerah yang rawan kebakaran, meningkatkan sistem peringatan dini agar api yang masih kecil mudah dipadamkan, serta sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum" kata Willem Rampangilei.
Pada tahun ini, ada perubahan pola untuk hujan buatan yang dilakukan Tim Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Jika tahun lalu koordinasi langsung oleh Provinsi, karena keterbatasan sumber daya manusia. Tahun ini, TMC akan dikendalikan oleh pusat dan akan dialokasikan pada daerah yang membutuhkan untuk hujan buatan. Serta sesuai arahan Presiden, pembuatan kanal bloking akan terus dilakukan bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG). "Posko dan Incident Commander agar selalu aktif dan beroperasi. Briefing setiap pagi, dan sore harinya melakukan evaluasi sehingga kita selalu waspada terhadap Karhutla" tegasnya.
Berikut 6 Provinsi yang sudah menyatakan Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan yakni Riau (7 Maret-30 November 2016), Sumatera Selatan (1 Maret -30 November 2016), Jambi (1 Juni - 1 September 2016), Kalimantan Barat (1 Juni - 1 September 2016), Kalimantan Tengah (11 Juni - 14 Oktober 2016), dan Kalimantan Selatan (15 Agustus - 15 November 2016).
Dukungan operasi udara dengan water bombing, Air Tractor Fix Wing dan TMC pesawat Cassa 212. Water Bombing menggunakan jenis pesawat Mi-8, Mi-71, Kamov, Sikorsy, Bell dan Bolco. Total semua dukungan udara adalah 17 pesawat/helikopter. Selain itu BNPB juga akan mendukung peralatan yang dibutuhkan untuk pemadaman api operasi darat.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB didampingi Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda dan Pangdam melakukan video teleconference di kantor Polda Kalbar dengan Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Kepala BMKG dan Kapolri yang berada di Mabes Polri Jakarta. Video conference membahas kesiapan pemerintah dalam penanggulangan bencana asap. Juga didengarkan langsung oleh Polda di seluruh Indonesia.
KLB Rabies
Kalimantan Barat saat terjadi kejadian luar biasa rabies. Sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami masalah merebaknya rabies. Pengobatan rabies dengan menggunakan vaksin, kedua menggunakan depopulasi, dari faktor lalu lintas penularan penyakit dan peran serta masyarakat. Selain itu, mengedukasi masyarakat agar selalu waspada terhadap rabies. Pertama adalah pengawasan sumber hewannya (hulunya ada dari Perternakan) kemudian pergerakan lalu lintas hewannya dalam beraktivitas agar manusia selalu waspada. Adanya keterbatasan anggaran dan peralatan untuk mengatasi KLB rabies tersebut maka Gubernur meminta bantuan kepada BNPB. BNPB akan membantu dengan Dana Siap Pakai untuk Darurat Rabies di Kalimantan Barat. Kebutuhan anggaran saat ini masih dilakukan perhitungan. Diharapkan KLB rabies dapat cepat diatasi mengingat korban masyarakat sudah cukup banyak. Saat ini rabies masih banyak ditemukan di Indonesia. Targetnya tahun 2030 Indonesia Bebas rabies tingkat dunia dan tahun 2020 Indonesia Bebas rabies di tingkat Asean.
Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB
